Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto : Kresno/mr

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta PT. Taspen (Persero) untuk memberikan kesempatan untuk membuka usaha bagi para pegawai pensiunan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Menurut Indra, biaya untuk membuka usaha itu pun menjadi tanggung jawab PT. Taspen itu sendiri.

“Acara pelepasan pensiun hari ini dihadiri PT. Taspen. Mereka (PT. Taspen) menyampaikan secara langsung mengenai hak-hak bagi para pegawai pensiun Setjen dan BK DPR RI untuk hari tuanya, salah satunya yaitu menawarkan untuk modal usaha,” jelas Indra usai melepas empat pegawai pensiun di lingkungan Setjen dan BK DPR RI terhitung 1 Januari 2020, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2019).

PT. Taspen adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Indra mengapresiasi PT. Taspen telah memberikan terobosan dan satu upaya yang baik untuk bekerjasama dengan Setjen dan BK DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan PNS maupun pegawai pensiun Setjen dan BK DPR RI.

Indra juga berharap, pegawai Setjen dan BK DPR RI yang telah memasuki masa pensiun untuk bergabung Persatuan Pensiunan Pegawai (P3S) DPR RI. “Saya kira yang selama ini dilakukan oleh P3S yaitu merajut silaturahmi sesama anggota para pensiunan sudah sangat efektif dan bermanfaat. Karena mereka juga menyentuh aspek-aspek kemanusiaan,” ungkapnya.

Hal yang dimaksud, jika terdapat anggota P3S yang sedang sakit maupun yang sudah wafat, diberikan santunan oleh sesama anggota P3S lainnya. Karenanya Indra mengungkapkan hal seperti itu menjadi manfaat tersendiri bagi anggota P3S. “Tentunya memasuki masa pensiun adalah sebuah siklus alamiah. Masa pensiun bukanlah akhir bagi segalanya. Dengan adanya P3S, diharapkan dapat saling menjaga silaturahmi dengan baik antar sesama pensiunan maupun dengan pegawai yang masih aktif,” harapnya.

Empat pegawai pensiun itu diantaranya Hanafiah dengan jabatan terakhir Kepala Bagian Tata Usaha Inspektor Utama, Taryono (Kepala Sub Bagian Penggajian Bagian Administrasi Keuangan), Murniasih (Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi), dan Rudy Haryanta (Bagian Administrasi Keuangan). (hnm/sf)